Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan bebas asap rokok, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penegakan sanksi terhadap pelanggar Perda KTR di rumah sakit serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya. Penegakan dilakukan melalui lima tahap, yaitu sosialisasi dan edukasi, pengawasan dan pemantauan, penindakan terhadap pelanggaran, penegakan sanksi hukum, serta evaluasi dan pelaporan. Pelanggar dikenai sanksi administratif berupa denda hingga Rp100.000 atau sanksi pidana sesuai dengan Pasal 23 Perda. Denda yang diperoleh masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pelaksanaan Perda ini masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek komunikasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sosialisasi yang belum menyeluruh serta minimnya edukasi kepada pengunjung rumah sakit menyebabkan kebijakan KTR belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta kampanye edukatif yang berkelanjutan agar tujuan dari kebijakan KTR dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci (keyword): Kawasan Tanpa Rokok, Rumah Sakit, Peraturan Daerah, Penegakan Sanksi, Banjarmasin.