ABSTRAK

Anisa, 2110413120004, 2025, Pemerintahan Kolaboratif Antara Dinas Pertanian Dan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Paya Besar. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Abdurrahman, M.Si.

Hal yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemerintahan Kolaboratif Antara Dinas Pertanian Dan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Paya Besar” adalah karena melihat potensi yang ada di Desa Paya Besar, seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan pertanian padi dan perkebunan. Seperti yang sudah dilakukan oleh desa-desa lain seperti Desa Aluan Mati yang sudah mengembangkan pertanian dengan sistem Smart Farming atau Pertanian Pintar yang membuat hasil pertaniannya lebih bervariasi dan tidak berfokus pada satu jenis saja seperti padi. Namun sebaliknya, pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup kepada kelompok tani di Desa Paya Besar, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penyuluhan dan pendampingan yang diberikan kepada petani, ditambah kendala utama yang dihadapi oleh petani di Desa Paya Besar adalah banjir yang sering melanda area persawahan, sehingga hal ini menyebabkan hasil pertanian di Desa Paya Besar kurang optimal dibandingkan dengan desa lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam pemerintahan kolaboratif antara dinas pertanian dan kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian di Desa Paya Besar.Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diambil dari hasil wawancara dengan informan penelitian, dan data sekunder yang peneliti peroleh dari buku serta hasil penelitian lainnya yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara Dinas Pertanian dan kelompok tani di Desa Paya Besar ada menunjukkan bentuk pemerintahan kolaboratif yang baikdengan menggunakan teori bentuk-bentuk pemerintahan kolaboratif menurut (Qomariyah, 2023) ada enam indikator pemerintahan kolaboratif, yaitu:  Forum Multi Stakeholder, Partisipasi Publik dalam Perencanaan Kebijakan, Proyek Bersama, Kemitraan Pemerintah-Swasta, Delegasi Tanggung Jawab dan Konsultasi Berbasis Komunitas yang dapat berjalan dengan baik karena adanya  keterbukaan pemerintah untuk menerima masukan dari komunitas.  Adapun faktor penghambat dari kolaborasi tersebut adalah rendahnya partisipasi kelompok tani dalam forum pertemuan karena alasan kesibukan dan jadwal yang kurang sesuai, tingginya resiko gagal panen akibat bencana banjir yang sering terjadi di desa paya besar, serta tidak ada kemitraan pemerintah swasta dikarenakan ketiadaan perusahaan besar di wilayah Hulu Sungai Tengah yang menjadi kendala utama terjalinnya kemitraan yang lebih luas di luar instansi pemerintah.

Kata Kunci: Pemerintahan Kolaboratif, Dinas Pertanian, Kelompok Tani