ABSTRAK

Kasus yang terjadi sekarang merupakan terjadinya jual beli di online shop atau melalui e-commerce dimana kemungkinan besar adanya klausula baku yang dilarang terjadi dalam jual beli tersebut. Terdapat adanya suatu barang yang menyatakan bahwa wajib menyertakan adanya video unboxing untuk bisa complaint, kerusakan atau kekurangan untuk dapat pengembalian barang apabila adanya hal tersebut. Maka dalam suatu hal, terdapat suatu kasus konsumen yang ingin mengembalikan barang, akan tetapi tidak menyertakan video unboxing sebagai salah satu syarat pengembalian barang, bagaimana aturan hukum yang mengatur terhadap perlindungan konsumen tersebut.

Praktik reject shop di shopee diawali dengan adanya transaksi jual beli di aplikasi shopee, dimana buyer yang order barang di beberapa toko shopee ketika barangnya tiba mendapati cacat pada produknya namun tidak bisa komplain atas cacat produk tersebut, juga tidak bisa mengklaim return (pengembalian barang) atau refund (pengembalian uang) karena beberapa toko di shopee dalam deskripsinya menggunakan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir a, b, dan c dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi buyer reject shop terhadap klausula baku di Shopee dalam penelitian ini menggunakan perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun UUPK tersebut tidak memberikan peraturan khusus terhadap Reject Shop tetapi secara umum dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan salah satunya diatur dalam UUPK tersebut.

Kata Kunci (keyword): Barang Reject, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen.