Michael Immanuel Hutajulu, 15 Mei 2025. ANALISIS ANGGARAN PENDIDIKAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA TERHADAP SEKOLAH KEDINASAN DIBAWAH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA DITINJAU DARI LEGALITAS HUKUM. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan anggaran pendidikan dari APBN sebesar 20% untuk sekolah kedinasan yang berada di bawah kementerian dan lembaga negara, ditinjau dari aspek legalitas hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggunaan anggaran pendidikan untuk sekolah kedinasan melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 serta UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 57 Tahun 2022. Pendidikan kedinasan tidak termasuk dalam kategori pendidikan nasional umum, melainkan bagian dari pembentukan aparatur sipil negara yang pembiayaannya seharusnya dibebankan kepada kementerian atau lembaga penyelenggara

Praktik tersebut menimbulkan ketimpangan alokasi anggaran pendidikan, di mana sekolah kedinasan memperoleh anggaran jauh lebih besar dibanding PTN, yang berdampak pada kenaikan UKT dan penurunan kualitas pendidikan di PTN. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan anggaran pendidikan menciptakan ketidakefisienan.

Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perlunya pemisahan anggaran pendidikan kedinasan dan nasional, pengalihan beban pembiayaan sekolah kedinasan ke kementerian terkait, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan nasional

Kata Kunci (Keyword): Anggaran Pendidikan, APBN, Sekolah Kedinasan, Legalitas Hukum, Ketimpangan Anggaran, UUD 1945.