Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (8), yang mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) sebagai bentuk perlindungan hukum dalam berlalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban penggunaan helm.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pemahaman teoritis mengenai efektivitas penegakan hukum lalu lintas serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keselamatan berkendara di lingkungan masyarakat.

Dengan mengangkat data pelanggaran helm yang mencapai 628 kasus sepanjang Januari hingga November 2024, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, masih banyak pengendara yang tidak mematuhi kewajiban tersebut karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sistem pengawasan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Penelitian ini juga menekankan perlunya penguatan pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan perluasan sistem pengawasan elektronik guna mendorong kepatuhan hukum yang berkelanjutan di masyarakat.

Kata Kunci: penegakan hukum, helm, lalu lintas, kesadaran hukum, Kota Banjarmasin