Pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas, menjadi isu penting dalam menjaga keselamatan tenaga kesehatan, pasien, dan lingkungan. Di Kabupaten Tapin, pengelolaan limbah medis masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana, tidak tersedianya SOP tertulis, dan belum optimalnya pengangkutan serta pemusnahan limbah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi sistem yang telah berjalan, terutama dalam kaitannya dengan regulasi yang berlaku yaitu Permenkes No. 18 Tahun 2020. Selain itu, status akreditasi diduga turut memengaruhi kualitas pengelolaan limbah medis di masing-masing Puskesmas.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi sistem pengelolaan limbah medis Puskesmas di Kabupaten Tapin dan membandingkannya dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permenkes No. 18 Tahun 2020; dan (2) menganalisis perbedaan proses pengelolaan limbah medis berdasarkan status akreditasi Puskesmas (Paripurna dan Utama) di Kabupaten Tapin. 

Penelitian menggunakan metode campuran (mix methods) dengan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner dan uji statistik Independent Sample T-Test, serta pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian dilakukan di empat Puskesmas yang mewakili wilayah geografis Kabupaten Tapin, yaitu Lokpaikat dan Binuang (Paripurna), serta Salam Babaris dan Hatungun (Utama). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa sebagian besar indikator pengelolaan limbah medis padat dan kepatuhan tenaga sanitasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Puskesmas dengan status akreditasi Paripurna dan Utama (p-value > 0,05), sehingga H? diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan pemilahan, pewadahan, penampungan sementara, pengangkutan, pemusnahan, serta pengelolaan limbah non-infeksius, limbah tajam, dan limbah farmasi antara kedua kelompok Puskesmas tersebut. Namun, pada indikator pengelolaan limbah infeksius, nilai signifikansi menunjukkan p = 0,029 (p ≤ 0,05), sehingga H? ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan limbah infeksius antara Puskesmas Paripurna dan Utama.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa status akreditasi berpengaruh terhadap beberapa aspek pengelolaan limbah, namun belum secara menyeluruh. Perlu adanya penguatan SOP, peningkatan fasilitas, pelatihan teknis, serta kolaborasi dengan pihak ketiga dan pemanfaatan sistem digital untuk mendukung pengelolaan limbah medis yang lebih optimal.