Penelitian ini didasari oleh pentingnya pelayanan intervensi terpadu bagi anak

berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendukung tumbuh kembang mereka secara

optimal. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan

Inklusi (PLDPI) hadir sebagai institusi yang memberikan layanan pendidikan,

terapi, dan konsultasi medis secara inklusif dan komprehensif. Namun, tingginya

permintaan dan keterbatasan kapasitas menyebabkan adanya daftar tunggu yang

cukup panjang, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak

pendidikan dan layanan kesehatan bagi ABK di daerah ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam

kepada orang tua peserta layanan, tenaga pendidik, serta staf PLDPI. Data dianalisis

menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi

tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada lima dimensi kualitas pelayanan publik,

yaitu tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan),

access (aksesibilitas), dan empathy (empati), serta mengidentifikasi faktor

penghambat dalam pelaksanaan layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di PLDPI Provinsi

Kalimantan Selatan telah berjalan dengan baik pada seluruh dimensi utama, dengan

fasilitas fisik yang bersih dan ramah anak, layanan yang konsisten dan profesional,

serta keterlibatan aktif orang tua dalam setiap tahap intervensi. Layanan konsultasi

medis umum dan spesialis diberikan secara gratis dan terintegrasi dengan program

terapi dan pendidikan transisi, sehingga anak mendapatkan penanganan yang

komprehensif. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa keterbatasan

sumber daya manusia dan sarana prasarana, yang menyebabkan antrean layanan

cukup panjang dan menurunkan optimalisasi pelayanan individual. Oleh karena itu,

disarankan peningkatan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia serta

penambahan fasilitas pendukung agar pelayanan intervensi dapat berjalan lebih

efektif dan merata di masa mendatang.