Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam sengketa konsumen berdasarkan pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengkaji kewajiban pelaku usaha dalam pembuktian terbalik tersebut. Asas ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membuktikan bawah kerugian konsumen bukan disebabkan oleh produk atau jasanya. Dalam praktiknya, asas ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen, mengingat pelaku usaha memiliki akses dan penguasaan terhadap informasi teknis produk.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan analisi terhadap peraturan perundang-undangan, literature hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penenlitian menunjukkan bahwa meskipun asas pemmbalikan beban pembuktian diatur secara eksplisit, implementasinya masih mengadapi tantangan. Seperti ketidaksinkronan antara peraturan pelaksana dan pemahaman aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara UU Perlindungan Konsumen dengan hukum acara perdata agar tercipta kepastian hukum bagi pihak dalam sengketa. Dengan deminkian, penerapan asas ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan keseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha.