ABSTRAK

Aulia Nasari, 2110411320008. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Banjarmasin Timur. Di bawah bimbingan Trisylvana Azwari       

 Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, akan tetapi di Kota Banjarmasin masih terdapat sebanyak 1.649 peserta didik tingkat SMP yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, serta sebanyak 3.504 anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan. Khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur juga tercatat sebanyak 147 siswa yang putus sekolah dan sebanyak 130 peserta didik pada tingkat SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Bahkan, tercatat juga sebanyak 610 anak usia sekolah yang tidak mengeyam pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMP di Kecamatan Banjarmasin Timur serta mengidentifikasi faktor penghambatnya, dengan berpatokan pada petunjuk pelaksanaan PIP yang tercantum di Persejen Nomor 19 Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan operator PIP di Dinas Pendidikan Kota, waka kesiswaan SMPN 3 dan SMPN 22 Banjarmasin, operator dapodik SMPN 3 dan SMPN 22 Banjarmasin, operator aplikasi SIPINTAR SMPN 22 Banjarmasin, penerima dan Orangtua penerima. Selain wawancara, observasi langsung juga dilakukan pada lokasi penelitian, serta dokumentasi terhadap mekanisme pelaksanaan PIP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP pada tingkat SMP di Kecamatan Banjarmasin Timur sudah cukup selaras dengan ketentuan yang ada di Persejen No. 19 tahun 2024, mulai dari pelaksanaan tugas hingga mekanisme pelaksanaan yang dijalankan. Dalam pelaksanaan tugas pengelola PIP masih belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada pemahaman penerima. Sementara untuk mekanisme yang dijalankan sudah selaras dengan acuan yang ada, mulai dari tahapan pengajuan calon penerima hingga penyaluran dana. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti minimnya sosialisasi kepada peserta didik dan wali murid, keterbatasan transparansi informasi SK, serta lemahnya pemantauan terhadap penggunaan dana kepada penerima PIP.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin perlu untuk melakukan pembinaan dan monitoring secara rutin dan menyeluruh terhadap pelaksanaan PIP di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, pengelola PIP di tingkat satuan pendidikan juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai PIP kepada peserta didik atau wali murid melalui pemanfaatan ruang diskusi atau informasi yang tersedia, seperti rapat akhir semester dan mading sekolah.

Kata Kunci: Program Indonesia Pintar (PIP), Implementasi, Pengelola, Mekanisme