M.Syaifullah, 2320419310033. 2025. Tesis. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Di bawah Bimbingan Taufik Arbain

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari agenda pembangunan desa yang menuntut tata kelola yang akuntabel, baik secara horizontal kepada masyarakat maupun vertikal kepada pemerintah di atasnya. Namun dalam praktiknya, banyak desa menghadapi tantangan dalam memastikan akuntabilitas berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntabilitas horizontal dan vertikal dilakukan di Desa Binjai Pemangkih serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Isu ini penting karena menyangkut tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang berkontribusi pada literatur tata kelola keuangan publik di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal telah dilaksanakan melalui musyawarah desa dan keterbukaan informasi walau belum sepenuhnya diimplementasikan yaitu  tidak diumumkannya hasil pengadaan kepada masyarakat sementara akuntabilitas vertikal dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada pemerintah kabupaten tapi masih ada kelemahan yaitu tidak dibuatkan sepenuhmya dokumen keuangan  dan tidak dilaporkan hasil pengadaan secara hirarki di internal Pemerintahan Desa sementara  dari sisi kendala yang ditemukan secara siqnifikan meliputi kendala regulasi yang tumpeng tindih, kendala tehnis penggunaan aplikasi keuangan ,keterlambatan regulasi dan sosialisasi ,keterbatasan kualitas SDM dan kendala pembinaan dan pengawasan.

Kesimpulannya, secara umum akuntabilitas telah dilaksanakan cukup baik, masih diperlukan penguatan kapasitas aparatur, penyederhanaan sistem Administrasi keuangan , serta harmonisasi regulasi. Disarankan agar pemerintah daerah lebih aktif memberikan pelatihan dan pendampingan serta mempercepat penerbitan kebijakan agar desa dapat menjalankan pengelolaan dana secara lebih optimal.

Kata Kunci: akuntabilitas, dana desa, horizontal, vertikal, Binjai Pemangkih, tata kelola