Perkembangan teknologi digitalisasi telah mendorong pertumbuhan pesat aset digital kripto sebagai salah satu instrumen investasi yang sedang naik daun di Indonesia. Salah satu bentuk aset kripto yang marak diperdagangkan adalah komoditi token seperti TokoToken yang tersedia melalui platform exchange TokoCrypto. Namun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait perlindungan bagi pelanggan yang bertransaksi di platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik aset TokoToken sebagai objek investasi digital serta menelaah hubungan hukum para pihak dalam penggunaan flatform Toko Crypto untuk investasi aset Toko Token di Indonesia.

Toko Token merupakan token utilitas yang dikembangkan di atas blockchain Binance Smart Chain (BSC) dan Ethereum, yang menawarkan berbagai fungsi kepada pengguna termasuk trading, staking, dan pengguna dapat berpartisipasi dalam program tabungan kripto yang menawarkan bunga kompetitif.

Toko Crypto adalah pedagang fisik aset kripto di Indonesia yang menyediakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto. Tokocrypto terdaftar resmi di Bappebti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan RI, sejak tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pengguna platform diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. TokoToken dikategorikan sebagai aset kripto yang diakui sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka oleh BAPPEBTI. Platform TokoCrypto bertindak sebagai pedagang fisik aset kripto yang tunduk pada regulasi khusus, yakni Peraturan BAPPEBTI No. 13 Tahun 2022. Hubungan hukum yang terjalin antara pelanggan dan Toko Crypto diatur dalam perjanjian elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).