Politik hukum pengaturan ketahanan keluarga merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam memperkuat fondasi sosial masyarakat. Ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan menjaga stabilitas bangsa. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum di Indonesia merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang mendukung ketahanan keluarga, serta meninjau dinamika kepentingan politik, budaya, dan nilai-nilai religius yang mempengaruhinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ditemukan bahwa arah politik hukum cenderung responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, namun masih menghadapi kendala dalam hal harmonisasi regulasi dan implementasi di lapangan. Diperlukan sinkronisasi antarinstansi dan penegasan peran negara dalam memberikan perlindungan dan penguatan fungsi keluarga secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan basis hukum ketahanan keluarga melalui regulasi yang lebih progresif dan partisipatif.