Praktik jual beli melalui internet kerap diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan, mulai dari keberadaan pelaku usaha yang fiktif, barang yang tidak sesuai atau cacat tersembunyi, hingga ketidaksesuaian harga dan mekanisme pembayaran. Konsumen sering dirugikan karena tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum pembelian, sementara ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap barang cacat tersembunyi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji norma-norma hukum melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, implementasinya dalam transaksi digital masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi barang elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengakomodasi dinamika transaksi dalam ekonomi digital guna menjamin perlindungan hak konsumen di Indonesia.