Penelitian ini mengevaluasi perlindungan hak identitas anak luar kawin dalam sistem
administrasi kependudukan Indonesia. Secara normatif, hak ini dijamin oleh UUD
1945 Pasal 28B(2), UU Perlindungan Anak, dan UU Adminduk, namun
pelaksanaannya diskriminatif: Pasal 49 & 50 membatasi pencantuman nama ayah
hanya bagi anak dari orang tua menikah, walaupun Putusan MK
No.?46/PUU-VIII/2010 telah mengakui nasab berbasis tes DNA. Analisis hukum
normatif dan teori keadilan (Rawls, Aristoteles, procedural justice) menunjukkan
regulasi saat ini tidak adil, karena prosedur diskriminatif dan hasilnya “setengah
lengkap.” Studi lapangan di lapangan memperkuat temuan ini. Rekomendasinya:
revisi UU Adminduk dan regulasi pelaksanaan untuk memperkenalkan tes DNA
sebagai dasar administratif, membuat juklak nasional yang nondiskriminatif, dan
pelatihan petugas Dukcapil agar sistem pencatatan benar-benar adil dan inklusif.