PEGAWAI NOTARIS SEBAGAISAKSI DALAM

PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Oleh:

Selvia Murdaya[1], Lena Hanifah[2]

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Saksi Instrumenter, Independensi, Konflik Kepentingan, Perlindungan Hukum, Akta Autentik.

Tesis ini berjudul Independensi Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Pembuatan Akta Notaris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis potensi pelanggaran prinsip independensi ketika pegawai notaris dilibatkan sebagai saksi dalam pembuatan akta, serta untuk mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap klien dalam konteks konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertumpu pada analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan hukum kenotariatan serta secara praktis menjadi acuan bagi notaris dan pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai notaris sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta dapat menimbulkan pelanggaran prinsip independensi karena terdapat hubungan kerja langsung yang menimbulkan potensi keberpihakan dan pengaruh dari notaris. Kondisi ini berisiko menurunkan keabsahan akta autentik yang dibuat, baik dari segi kekuatan pembuktian maupun dari sisi kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Praktik ini juga tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan para pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kondisi konflik kepentingan, perlindungan hukum terhadap klien belum optimal. Tidak adanya mekanisme kontrol atas pemilihan saksi dari kalangan internal notaris membuka ruang kerentanan terhadap pelanggaran asas keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi ketentuan dalam UUJN terkait larangan penggunaan pegawai notaris sebagai saksi akta serta perlunya sistem perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menjamin integritas akta dan  perlindungan hak-hak para pihak.