Bagian Fasilitasi merupakan bagian baru dalam struktur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023. Bagian ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPRD. Keberadaan bagian ini menjadi strategis karena DPRD sebagai lembaga legislatif dituntut mampu bekerja secara profesional, efisien, dan akuntabel dalam menyusun kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan daerah, dan memastikan tersalurnya aspirasi masyarakat. Namun demikian, kompleksitas tugas dan tingginya beban kerja belum diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Sebagai unit kerja baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi menghadapi berbagai kendala struktural, manajerial, dan sumber daya yang berdampak pada belum optimalnya kinerja dalam mendukung tugas-tugas kedewanan.              

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari unsur pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, serta tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Masih ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, dan rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Selain itu, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan beban kerja tidak seimbang dan tumpang tindih pelaksanaan tugas antar bagian. Faktor penghambat lainnya yaitu keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung pencapaian kinerja. Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi juga menghadapi tantangan transisional berupa ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi serta proses adaptasi struktur kerja yang belum berjalan maksimal.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan pada aspek manajemen internal, penguatan regulasi kerja, serta peningkatan kapasitas pegawai agar Bagian Fasilitasi dapat lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD.

Kata Kunci: kinerja, kesekretariatan dewan, bagian fasilitasi, fungsi DPRD