ABSTRAK

Agus Prayitno, 2320419310014, 2025, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Angkutan Sungai Dan Danau Di Provinsi Kalimantan Selatan  (Studi Kasus Sungai Barito Dan Sungai Nagara). Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dibawah bimbingan Nuru Azkar.

Peristiwa tongkang yang menghantam rumah warga di Kabupaten Tapin menyoroti tingginya kerentanan jalur sungai sebagai rute angkutan batubara. Minimnya dukungan fasilitas keselamatan pelayaran seperti SBNP, petugas pandu, sistem VTS, maupun kapal assist membuat jalur ini rawan kecelakaan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, aktivitas kapal di wilayah ini cukup padat, dengan lebih dari 13.000 pergerakan kapal sungai tercatat pada tahun 2018, mengangkut jutaan ton batubara. Tingginya intensitas lalu lintas ini menegaskan perlunya sistem pengawasan dan keselamatan pelayaran yang lebih memadai untuk mencegah risiko serupa terulang kembali.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif  yang merupakan dengan menggunakan teknik pengumpulan Triangulasi teknik dan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

            Hasil penelitian, diketahui bahwa dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Angkutan Sungai Dan Danau Di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan belum terimplementasi, dalam hal ini dapat dilihat dari indikator 1). Komunikasi kegiatan sosialisasi hanya dilakukan 1 kalipadakepadaseluruhpemilikatauoperatorkapalyangterdaftar tidak konsistennya dalam  mensosialisasikan peraturan tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman dari pemilik atau operator kapal. 2). Sumber daya padatnya jalur pelayaran kapal yang melawati wilayah kerja mengakibatkan beban kerja dari petugas teknis yang bertugas melakukan kegiatan pengecekan kelaiklautan kapal berupa kegiatan pengecekan fisik kapal diatas kapal menjadi meningkat. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kegiatan pengecekan fisik kapal tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh petugas teknis yang ada. 3). Disposisi masih ditemui pemilik atau operator kapal yang kurang disiplin dalam melaporkan kedatangan kapal sesuai aturan yang ditetapkan. 4). Struktur birokrasi Secara administratif, sudah melaksanakan kebijakan standar operasional prosedur penerbitan SIB yang ditetapkan.

Berdasarkan hal diatas perlu meningkatkan sosialisasi terkait penerbitan SIB, menambah petugas pemeriksa kelaikan kapal, serta mendorong kedisiplinan pemilik kapal dalam melengkapi persyaratan administrasi, agar proses penerbitan SIB ke depan berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Angkutan Sungai