Studi ini menelaah seberapa jauh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mampu dicapai sesuai target sekaligus seberapa besar porsinya dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya selama 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif berbasis data sekunder resmi yang dihimpun dari BPPRD dan BPKAD. Tingkat efektivitas dihitung melalui rasio realisasi terhadap target tahunan BPHTB; kontribusi ditaksir lewat persentase kontribusi realisasi BPHTB dalam total PAD. Secara agregat, kinerja pemungutan sangat solid: rerata rasio efektivitas 102,37%, meski tahun 2023 menunjukkan pelemahan dibanding 2022 dan 2024—kemungkinan terkait kebijakan keringanan/pembebasan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta dinamika transaksi properti. Di sisi lain, bobot fiskal BPHTB dalam struktur PAD masih terbatas. Rata-rata kontribusi hanya 15,95%, kendati terjadi kenaikan bertahap: dari kategori “sangat kurang” (2022) menuju “sedang” pada 2024. Temuan ini menandakan capaian target tidak otomatis berarti daya dorong fiskal yang besar. Pemerintah daerah disarankan memperluas basis pajak tanah/bangunan, meningkatkan kualitas penilaian dan integrasi data objek pajak, memanfaatkan layanan digital (mis. e-BPHTB) untuk mempercepat proses dan transparansi, serta menguatkan edukasi dan pendampingan wajib pajak agar potensi BPHTB lebih optimal mendukung kemandirian fiskal daerah.