Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan nasional, namun keberhasilannya seringkali hanya diukur dari aspek ketersediaan, mengabaikan aspek krusial yaitu pemanfaatan (utilization). Aspek pemanfaatan, yang mencakup akses terhadap air bersih dan kecukupan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan ketahanan pangan dari aspek pemanfaatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang membedah implementasi melalui empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil Pertama, pada sub-aspek penyediaan akses air bersih, implementasi berjalan lambat dan belum optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya finansial dan teknis, fragmentasi kelembagaan antar dinas, serta kebiasaan masyarakat yang berakar pada kebiasaan sosial-budaya dan persepsi bahwa air bersih adalah hak gratis. Kedua, pada sub-aspek tenaga kesehatan, menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Keberhasilan ini didorong oleh kolaborasi lintas sektor yang sinergis (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Kesehatan), strategi pemberdayaan sumber daya manusia lokal (kader Posyandu), serta pendekatan komunikasi yang merangkul budaya setempat.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemanfaatan pangan selain ditentukan oleh kekuatan regulasi juga oleh strategi eksekusi di lapangan. Implementasi akan berhasil dengan kolaborasi yang kuat, mobilisasi aset sosial yang ada, dan pendekatan yang adaptif terhadap konteks sosial-budaya.