Ketimpangan distribusi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun kebijakan rotasi telah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 057 Tahun 2021. Penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan rotasi guru, meliputi ruang lingkup proses, kendala, serta dampaknya terhadap pemerataan tenaga pendidik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, serta guru yang mengalami rotasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rotasi guru belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Permohonan rotasi didominasi oleh kepentingan pribadi, sementara intervensi eksternal dan lemahnya sistem monitoring turut menghambat tercapainya tujuan kebijakan. Ketidaksinkronan data kepegawaian antara Dapodik dan Simpeg serta minimnya insentif bagi guru di daerah terpencil memperburuk ketimpangan distribusi guru. Simpulan utama penelitian ini menegaskan perlunya integrasi data antarlembaga, penyederhanaan prosedur rotasi, penguatan sistem pengawasan, serta pemberian insentif berbasis kebutuhan daerah agar tujuan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan dapat diwujudkan secara efektif.