Implementasi kebijakan penanganan sampah kayu/ranting (raba) di aliran sungai Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan tahap krusial dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko banjir. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya koordinasi dan pembagian peran antar tingkat pemerintahan, pusat, provinsi, dan kabupaten, yang seharusnya saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah diformulasikan melalui program seperti normalisasi dan pembersihan sungai serta pelibatan masyarakat. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat lemahnya sinergi antar level pemerintahan, tumpang tindih kewenangan, serta tidak konsistennya pelaksanaan di lapangan. Dari sisi isi kebijakan, terdapat kekurangan dalam kejelasan peran instansi pelaksana dan alokasi sumber daya. Sementara itu, dari konteks implementasi, hambatan utama meliputi kurangnya regulasi teknis, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinkronisasi peran dan tanggung jawab antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan politik yang berkelanjutan.