ABSTRAK

Maulida Rahmi, (2110411320053), 2025. “Implementasi Pengembangan Pariwisata Pasar Terapung Siring Piere Tendean Kota Banjarmasin”. Di bawah bimbingan Avela Dewi.

Pariwisata memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Banjarmasin yang dikenal dengan ikon wisata budaya sungai, yaitu pasar terapung. Namun, eksistensi pasar terapung mengalami penurunan akibat modernisasi dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian budaya lokal. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupaya melakukan pengembangan pariwisata pasar terapung dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan serta melestarikan warisan budaya sungai. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pasar terapung melalui pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang terdiri dari: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumen, literatur, dan peraturan daerah. Pengolahan data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan pariwisata pasar terapung belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, belum adanya sosialisasi berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Dari sisi sumber daya, ditemukan keterbatasan fasilitas seperti toilet, tempat sampah, serta kurangnya petugas pelaksana di lapangan. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen, namun tidak disertai pembinaan rutin. Struktur birokrasi juga masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga. Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini meliputi partisipasi pedagang, dukungan masyarakat lokal, dan keberadaan regulasi seperti Perwali Nomor 25 Tahun 2016. Sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya komunikasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, serta rendahnya fasilitas penunjang di kawasan pasar terapung.

Kata Kunci: Implementasi, Pariwisata, Pasar Terapung.