NADZIRA AULIYA MUDZRIKA. (2220422320060). 2025. Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Kalimantan Selatan.Tesis. Program Studi Magister Studi Pembangunan, Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing I: Irwansyah, dan Pembimbing II Muhammad Riduansyah Syafari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyoroti tingkat pemahaman pemangku kepentingan, kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya perspektif gender, serta hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini juga menganalisis peran kapasitas kelembagaan, faktor struktural, dan faktor kultural dalam mendukung maupun menghambat keberhasilan PUG.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari DP3AKB, BAPPEDA, BPKAD, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan; studi dokumentasi; serta telaah dokumen perencanaan dan reviu PPRG tahun 2023–2024. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar instansi terkait telah memahami pentingnya integrasi gender dalam pembangunan dan memandang PUG sebagai strategi menuju keadilan sosial. Namun, implementasinya masih dominan pada tataran normatif dan prosedural, dengan capaian transformasional yang terbatas. Hambatan internal yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan instrumen analisis gender (GAP dan GBS), tidak meratanya ketersediaan data terpilah, serta lemahnya komitmen pimpinan SKPD. Hambatan eksternal meliputi lemahnya koordinasi lintas sektor dan antarlevel pemerintahan, ketidaksinkronan regulasi pusat–daerah, budaya birokrasi yang masih hierarkis dan maskulin, serta nilai-nilai patriarkal yang mengakar di masyarakat. Secara umum, disarankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, pengembangan sistem informasi data terpilah gender yang terintegrasi, peningkatan komitmen pimpinan SKPD, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta pembaruan strategi sosialisasi dan advokasi untuk mendorong perubahan budaya birokrasi dan sosial yang lebih inklusif gender.

Katakunci:PUG, pengarusutamaan gender, kelembagaan, kebijakan publik,

       Kalimantan Selatan.