Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang di fokuskan pada pencegahan pasal 28 ayat 2, meliputi membentuk jaringan kerja, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membentuk sistem pencegahan, dan melakukan sosialisasi. Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu krusial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang menunjukkan peningkatan kasus setiap tahunnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn meliputi enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan namun belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, komitmen serta dukungan regulasi dan sumber daya yang memadai untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.Hambatan utama terletak pada keterbatasan SDM, anggaran, jangkuan wilayah dan aksesibilitas, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Maka dari itu rekomentasi dari penelitian ini ialah perlu penguatan sumber daya, memperluas jangkauan layanan dan pemanfaatan teknologi terkait penyebaran informasi.