Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif Bendahara Pengeluaran di

Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kewajiban pajak,

khususnya terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23. Pendekatan penelitian yang

digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus untuk menggambarkan secara rinci

proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap staf

keuangan serta bendahara pengeluaran di Direktorat Lalu Lintas. Hasil temuan

menunjukkan bahwa efektivitas penyetoran PPh Pasal 22 mencapai 77% sehingga

dikategorikan kurang efektif, sedangkan PPh Pasal 23 tercatat 100%, menandakan

pelaksanaan yang efektif. Perbedaan efektivitas ini lebih dipengaruhi oleh perubahan

struktur anggaran dan jenis pengeluaran dibandingkan dengan kesalahan administratif.

Secara keseluruhan, Direktorat telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik,

namun peningkatan perencanaan anggaran dan koordinasi antarinstansi diperlukan agar

pengelolaan pajak dapat berjalan lebih optimal.