ABSTRAK

Sri Sunardi, 2320419310019, 2025, Evaluasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Kambitin Raya Kabupaten Tabalong. Tesis Program Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dibawah bimbingan Budi Suryadi.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pemilihan kepala desa. Kabupaten Tabalong menjadi salah satu daerah yang mengadopsi sistem electronic voting (e-voting) dalam pemilihan kepala desa serentak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2021. Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan Pilkades yang cepat, transparan, akuntabel, dan minim sengketa. Desa Kambitin Raya merupakan salah satu desa pelaksana e-voting yang menarik untuk diteliti karena proses pemilihannya berjalan lancar tanpa konflik, serta menunjukkan penerimaan yang baik dari masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kelancaran teknis, melainkan juga dari efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Kambitin Raya, Kabupaten Tabalong, sebagai bagian dari inovasi tata kelola pemerintahan desa berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi kebijakan, serta observasi terhadap proses pemilihan. Kerangka evaluasi mengacu pada enam dimensi kebijakan menurut William N. Dunn (2003): efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-voting di Desa Kambitin Raya secara umum berhasil memenuhi tujuan utama kebijakan, yaitu menciptakan proses pemilihan yang lebih cepat, transparan, dan bebas sengketa. Dari sisi efektivitas, sistem ini mampu menghasilkan proses yang tertib dan kredibel. Efisiensi tercermin dari penghematan logistik dan waktu pelaksanaan. Aspek kecukupan ditunjukkan melalui kelengkapan infrastruktur dan kesiapan teknis pelaksana. Dalam hal kesamaan, tidak ditemukan diskriminasi terhadap hak pilih maupun akses terhadap teknologi. Responsivitas pemerintah daerah terlihat dari penyuluhan, pelatihan teknis, serta pendampingan masyarakat. Sementara itu, ketepatan kebijakan tercermin dari tingginya tingkat penerimaan publik dan tidak adanya resistensi sosial, yang menunjukkan keselarasan kebijakan dengan nilai nilai lokal dan kapasitas sosial masyarakat.

            Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan e-voting di Desa Kambitin Raya patut direplikasi di wilayah lain yang memiliki kesiapan infrastruktur dan sosial serupa, dengan tetap memperhatikan aspek inklusivitas dan literasi digital masyarakat. Evaluasi ini sejalan dengan semangat Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang mendorong demokrasi lokal berbasis efisiensi dan transparansi

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, E-Voting, Pemilihan Kepala Desa.