ABSTRAK

Muhammad Nashiruddin Rabbani. 2025. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap kepemilikan sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing (1) Mariatul Kiptiah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Tanah, Pembuatan Serifikat

Pada saat ini di Desa Tambak Sarinah, masih ada banyak warga yang belum mendapatkan sertifikat tanah yang terdaftar atas nama mereka. dengan beberapa alasan, diantaranya kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah, biaya yang dianggap mahal, prosedur administrasi yang terlihat rumit, dan meskipun mereka memiliki sertifikat tanah, sertifikat tersebut tidak terdaftar atas nama mereka sendiri, yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Tambak Sarinah dan faktor-faktor yang menghambat masyarakat untuk membuat sertifikat tanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran hukum terkait pembuatan sertifikat hak milik tanah relatif baik, (2) faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya, yaitu: Pertama, Faktor ekonomi, biaya dapat menjadi penghambat dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah terutama bagi masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi: Kedua, Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman tentang hukum dalam kesadaran masyarakat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah ditambah dengan tidak adanya kegiatan sosialisasi hukum yang di lakukan oleh pemerintah.

Disarankan kepada pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat mengenai sertifikat tanah dan membuat perubahan signifikan agar masyarakat lebih memahami syarat dan proses pembuatan sertifikat tanah.

ABSTRACT

Muhammad Nashiruddin Rabbani. 2025. Community Legal Awareness of the Ownership of Land Title Certificates in Tambak Sarinah Village, Kurau District, Tanah Laut Regency. Thesis of the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Lambung Mangkurat University. Supervisor (1) Mariatul Kiptiah.

Keywords: Legal Awareness, Land, Certificate Making

At this time in Tambak Sarinah Village, there are still many residents who have not received land certificates registered in their names. For several reasons, including lack of knowledge about the importance of having a land certificate, expensive fees, administrative procedures that look complicated, and even though they have a land certificate, the certificate is not registered in their own name, which leads to legal uncertainty regarding land ownership. The purpose of this study is to find out the extent of the community's legal awareness of the importance of making land title certificates in Tambak Sarinah Village and the factors that hinder the community from making land certificates.

This study uses a qualitative approach. Data collection was carried out by observation, interview, and documentation techniques. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of this study are (1) showing that although the level of legal awareness related to the issuance of land title certificates is relatively good, (2) the factors that hinder the community from registering their land title deeds, namely: First, economic factors, cost can be an obstacle in making land title certificates, especially for people who are economically disadvantaged: Second, low level of education, The lack of understanding of the law in public awareness is caused by the low level of education coupled with the absence of legal socialization activities carried out by the government.

It is suggested that the government can pay more attention to the public regarding land certificates and make significant changes so that the public better understands the requirements and process of making land certificates.