ABSTRAK

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Banjarmasin masih menghadapi ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran tarif dan pemerataan layanan, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Wali Kota Nomor 152 Tahun 2023 yang mewajibkan seluruh pelanggan PTAM Bandarmasih membayar tarif air limbah meskipun sebagian belum menerima layanan secara langsung. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan dari Perumda PALD serta masyarakat pengguna dan nonpengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perwali berada pada kategori cukup pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan, sementara pemerataan dinilai masih kurang akibat keterbatasan jangkauan infrastruktur. Hambatan yang muncul meliputi penarikan tarif secara menyeluruh yang tidak selaras dengan kesiapan layanan, proses pengembalian tarif yang terhambat oleh ketidakterpaduan data serta rendahnya pemahaman masyarakat. Faktor pendukung mencakup kesiapan sarana tertentu, dukungan pemerintah dan komitmen pegawai. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan memerlukan peningkatan pemerataan layanan, perbaikan sistem administrasi dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Air Limbah Domestik, Perumda PALD, Tarif

ABSTRACT

Domestic wastewater management in Banjarmasin continues to face disparities between tariff obligations and the actual distribution of services, particularly after the enactment of Mayor Regulation Number 152 of 2023, which imposes wastewater service charges on all PTAM Bandarmasih customers, including those who have not yet received direct services. This study aims to evaluate the implementation of the regulation and identify the factors influencing its effectiveness. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations and documentation involving informants from Perumda PALD and both customer and non-customer community members. The findings indicate that the implementation of the regulation is generally categorized as adequate in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy, while equity remains low due to limited service coverage. Key challenges include the universal imposition of tariffs that exceeded infrastructure readiness, administrative obstacles in the refund process caused by the lack of integrated data systems and limited public understanding due to insufficient socialization. Supporting factors include the availability of certain facilities, governmental support and employee commitment. The study concludes that improving administrative integration, expanding equitable service coverage and strengthening public socialization are essential to ensure more effective policy implementation and broader public acceptance.

Keywords: Policy Evaluation, Domestic Wastewater, Perumda PALD, Tariff