ABSTRAK

Depi Ilahi, 2320419310010, 2025, Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Adaro Indonesia (Studi Aspek Keberlanjutan Usaha di Kelurahan Rantau Kujang). Dibawah bimbingan NuruI Azkar.

Pelaksanaan program CSR PT Adaro Indonesia di Kelurahan Rantau Kujang telah berjalan sejak 2015, namun hasil monitoring dan evaluasi tahun 2021 menemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian laporan penggunaan dana, lemahnya pengelolaan program ekonomi oleh tingkat RT, serta belum adanya kelembagaan yang mampu mengelola kegiatan usaha secara terarah dan berkelanjutan. Kondisi ini mendorong dibentuknya Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) Rantau Kujang sebagai wadah pengembangan ekonomi berbasis CSR. Meski telah beroperasi lebih dari tiga tahun, keberlanjutan unit-unit usaha di bawah BUMKel belum menunjukkan perkembangan signifikan dan belum didukung oleh sistem manajemen kelembagaan yang memadai. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan CSR yang dijalankan PT Adaro Indonesia, khususnya dalam mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan model Edward III menitikberatkan pada empat indicator utama implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan CSR PT Adaro Indonesia dalam mendukung keberlanjutan usaha di Kelurahan Rantau Kujang dinilai cukup efektif, terutama melalui pembentukan BUMKel sebagai kelembagaan ekonomi lokal. Meski demikian, efektivitas komunikasi masih belum optimal karena terdapat kesenjangan antara hasil musyawarah dan pelaksanaan di lapangan. Dukungan sumber daya dari perusahaan tergolong memadai, namun kapasitas teknis, kedisiplinan administrasi, serta inovasi para pengelola masih terbatas. Komitmen pelaksana kebijakan cukup baik, tetapi peningkatan kualitas SDM, penguatan legalitas, dan perbaikan tata kelola kelembagaan masih diperlukan. Struktur birokrasi berjalan semakin terarah, namun mekanisme pelaporan dan pengawasan belum konsisten. Secara keseluruhan, keberlanjutan usaha memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pengelola, dan inovasi kelembagaan agar program CSR dapat berjalan lebih berkelanjutan dan mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas pengelola BUMKel, peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan sistem pembinaan dan pengawasan program CSR, serta penguatan tata kelola kelembagaan agar unit-unit usaha yang dibiayai CSR dapat berkembang secara mandiri, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Keberlanjutan Usaha