Program Jaminan Sosial merupakan sebuah upaya dari Pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dalam menghadapi goncangan ekonomi. Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan sosial memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga masyarakat yang berada di daerahnya berupa pemberian perlindungan jaminan sosial. Kabupaten Banjar dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah membuat kebijakan Daerah berupa Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bertempat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pengumpulan data menggunakan wawancara/interview dan Studi Dokumen, Populasi dan Sampel yaitu para pekerja rentan yang berada di Daerah Kabupaten Banjar, teknik analisis menggunakan teknik analisis kombinasi. Berdasarkan penelitian ini Peneliti berkesimpulan yaitu 1) Kebijakan terkait Perlindungan Jaminan Sosial terhadap pekerja rentan telah diatur dalam Undang-Undang yang lalu ditegaskan kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar, 2) Implementasi Kebijakan Pemerintah di Daerah dalam Perlindungan Sosial terhadap Pekerja Rentan di Daerah kabupaten Banjar terlaksana dan berjalan secara efektif dengan bukti meningkatnya kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten banjar.