ABSTRAK

Zainudin Yusup 2220419310061, 2026, Evaluasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tesis Program Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dibawah bimbingan Taufik Arbain.

Penelitian ini membahas tentang kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pajak sarang burung walet dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya saat ini belum terlihat jelas kontribusi pajak sarang burung walet terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat atau pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan usahanya, tidak membayar pajaknya, tidak tahu menghitung pajak terutangnya, penagihannya kurang optimal dan lain sebagainya.

Hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum Evaluasi Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan belum efektif. Adapun, berdasarkan teori Willian N Dunnhal ini dapat dilihat dari indikator yaitu 1). Efektivitas ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum efektif meningkatkan pendapatan daerah karena rendahnya kesadaran dan pemahaman pengusaha terhadap kewajiban pajak. 2). Efisiensi telah diupayakan melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, namun terdapat kendala administrasi. 3). kecukupan, ada perdebatan mengenai besaran pajak yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi industri. 4). Pemerataan dalam distribusi beban pajak masih dipertanyakan oleh pengusaha yang merasa pajak terlalu berat. 5). Responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan pengusaha dirasa kurang. 6). Ketepatan perbedaan persepsi mengenai ketepatan kebijakan antara pemerintah dan pelaku usaha, menekankan pentingnya dialog terbuka untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaanya kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai industri burung walet, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta lemahnya pengumpulan dan analisis data menjadi hambatan utama dalam evaluasi kebijakan pajak burung walet. Selain itu, sulitnya memantau kepatuhan pajak pelaku usaha yang tidak terdaftar turut menghambat proses evaluasi.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan peningkatan sosialisasi, penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan bisnis sarang burung walet. Dengan demikian, diharapkan potensi ekonomi sarang burung walet dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan

Kata Kunci: Evaluasi, Sarang Burung Walet, Pajak