Pelayanan pasar merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dibiayai melalui pemungutan retribusi daerah. Pasar Modern Amuntai sebagai salah satu aset daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan mampu memberikan pelayanan yang layak dan sebanding dengan retribusi yang dibayarkan oleh pedagang. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait kondisi sarana dan prasarana pasar serta persepsi pedagang terhadap kesesuaian pelayanan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan pasar oleh pemerintah daerah di Pasar Modern Amuntai serta mengetahui persepsi pedagang terhadap kesesuaian antara pelayanan pasar dengan retribusi daerah yang dibayarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola pasar, penyebaran kuesioner kepada pedagang, serta observasi langsung di lokasi penelitian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelayanan pasar di Pasar Modern Amuntai telah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun secara empiris, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemeliharaan fasilitas utama dan keberlanjutan pelayanan. Meskipun pemungutan retribusi pasar dilakukan secara rutin dan tertib, pemanfaatannya belum sepenuhnya terwujud dalam peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh pedagang. Persepsi pedagang pada umumnya cenderung positif, namun masih terdapat ketidakpuasan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah agar pelayanan pasar dapat berjalan secara konsisten, berkelanjutan, dan sesuai dengan fungsinya sebagai imbal jasa pelayanan publik.

Kata Kunci: Pelayanan Pasar, Retribusi Daerah, Pasar Modern Amuntai, Pelayanan Publik