Kebijakan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi menimbulkan persoalan serius dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penundaan bukan hanya berdampak pada

perubahan jadwal administratif, tetapi juga memunculkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diangkat.

Banyak CPNS yang telah mengambil keputusan penting dalam hidupnya berdasarkan pengumuman resmi pemerintah, sehingga ketika pengangkatan ditunda tanpa kejelasan dasar hukum dan batas waktu yang pasti, keadaan ini berpotensi merugikan hak atas pekerjaan serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijamin dalam negara hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan isu hukum yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: Penundaan CPNS, Hak atas Pekerjaan, Hak Asasi Manusia