Penelitian ini mengkaji transformasi yuridis dalam mekanisme kepemilikan saham di Indonesia, dari sistem berbasis warkat (script) menuju sistem tanpa warkat (scripless trading) yang didorong oleh digitalisasi pasar modal. Masalah utama yang diangkat adalah mengenai bentuk bukti kepemilikan saham digital dan keabsahan peralihan haknya menurut hukum positif Indonesia, mengingat prinsip tradisional KUH Perdata masih mengandalkan penyerahan nyata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, studi ini menganalisis bagaimana norma hukum beradaptasi terhadap perubahan wujud saham dari benda bergerak berwujud menjadi data elektronik yang tersentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sub Rekening Efek (SRE) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kini menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang sah secara hukum, menggantikan fungsi sertifikat fisik. Validitas yuridis peralihan hak melalui pemindahbukuan elektronik (book-entry settlement) memperoleh legitimasi kuat melalui UU Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang secara kolektif menetapkan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi regulasi antara hukum perdata murni dan kebijakan teknis OJK sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum di era digitalisasi efek.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saham Tanpa Warkat, Dematerialisasi, Sub Rekening Efek, Investor.