Berladang merupakan penyebutan asli suku Dayak Ngaju yang ada di Desa Kalumpang untuk menyebutkan kegiatan menanam padi secara tradisional melalui proses tebas, tebang dan bakar. Bagi suku dayak, berladang tidak hanya berfungsi sebagai sistem produksi pangan, tetapi juga mengandung nilai budaya, kearifan lokal, serta pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Aktivitas berladang sudah berhenti dilakukan semenjak terjadinya kebakaran besar pada tahun 2015 yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan sebuah regulasi yang melarang segala jenis praktik pembakaran hutan dan lahan termasuk praktik perladangan secara tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi peladang sebelum dan sesudah munculnya kebijakan larangan pembakaran lahan serta melihat strategi adaptasi yang dilakukan peladang dalam menghadapi kebijakan larangan pembakaran lahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami, menggambarkan dan menganalisa fenomena yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kerangka penelitian menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan Leo Agustino yang mencakup lima unsur, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana, prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan pembakaran lahan telah membawa perubahan terhadap kehidupan peladang di Desa Kalumpang meliputi aspek sosial-budaya, ekonomi dan ekologi. Jika dilihat berdasarkan evaluasi kebijakan menurut pendekatan Leo Agustino, maka implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kelemahan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, terbatasnya sarana, prasarana serta teknologi yang sesuai dengan kondisi ekologis Desa Kalumpang serta meningkatnya beban ekonomi bagi para peladang. Berbagai strategi adaptasi juga telah dilakukan, namun sebagian besar strategi tersebut belum berjalan secara efektif. Selain itu, hadirnya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 juga dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum bagi para peladang di Desa Kalumpang.

Kata Kunci : Berladang, Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan, Evaluasi Kebijakan