Penelitian ini mengeksplorasi kontradiksi antara kebijakan aksi afirmasi (affirmative action) dengan realitas keterpilihan perempuan dalam kontestasi politik. Meskipun regulasi telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai instrumen kesetaraan, hasil Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin menunjukkan fenomena "representasi tanpa kursi", di mana tidak ada satu pun kader perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berhasil meraih posisi di DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma internal partai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta membedah mekanisme rekrutmen politik yang diterapkan di tingkat daerah.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara teks hukum dengan praktik lapangan melalui studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan krusial: Pertama, pemenuhan hak politik perempuan di DPC PPP Kota Banjarmasin secara prosedural telah melampaui standar minimal undang-undang dengan mencapai angka 53,33%, namun keberhasilan administratif ini belum mampu bertransformasi menjadi keterwakilan substantif akibat lemahnya daya saing elektoral. Kedua, mekanisme penentuan calon legislatif yang bersifat terbuka cenderung dilakukan secara pragmatis dan instan menjelang pemilu, sehingga keterlibatan perempuan sering kali hanya berfungsi sebagai pemenuh syarat legalitas formal ketimbang hasil dari kaderisasi yang terencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan partisipasi politik perempuan memerlukan dekonstruksi budaya internal partai dan strategi pemenangan yang lebih sistematis.