ABSTRAK Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara umrah atas batalnya keberangkatan dalam kasus gagal berangkatnya artis Della Puspita yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara serta menilai kecukupan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan hukum sekunder Hasil penelitian menunjukkan bahwa: batalnya keberangkatan umrah akibat kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan oleh PPIU (pihak penyelenggara ibadah umrah) merupakan bentuk kelalaian yang melahirkan kewajiban pertanggungjawaban hukum kepada jamaah. Dimana saat terjadinya wanprestasi serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar asas kepatutan dan itikad baik pelaku usaha hanya mendapatkan pencabutan izin dan harus mengganti rugi uang setelah itu pihak pelaku seolah lepas dari kewajibannya padahal disaat yang sama ada pihak jamaah yang mengalami kerugian maka dari itu harus ada pengganti lain jamaah mengalami kesempatan beribadah, tekanan psikologis, dan rasa malu pengaturan pertanggungjawaban PPIU (pihak penyelenggara ibadah umrah) dalam hukum positif Indonesia, yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi administratif, perdata, dan pidana, namun masih cenderung menitikberatkan pada pengembalian dana. Penelitian ini menegaskan pengembalian dana semata, tetapi juga harus diarahkan pada pemulihan hak jamaah seperti pemberangkatan ulang pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan efek jera yang efektif untuk mencegah terulangnya kasus tersebut di masa depan Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Umroh,Batal,Wanprestasi