Penelitian ini menganalisis pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU No. 13 Tahun 2022 dan implikasinya terhadap revisi UU TNI. Fokus kajian terletak pada kekaburan norma Pasal 96 yang dinilai belum memenuhi standar meaningful participation sesuai Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Adanya frasa “orang yang terdampak langsung” serta perubahan akses dokumen dari imperatif menjadi fakultatif dianggap mempersempit keterlibatan publik dan melemahkan transparansi.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menilai keselarasan norma dengan prinsip negara hukum demokratis. Temuan menunjukkan bahwa kelemahan norma Pasal 96 berdampak pada tertutupnya proses revisi UU TNI, sehingga partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas. Penelitian merekomendasikan revisi Pasal 96 serta penyusunan pedoman operasional guna menjamin partisipasi yang inklusif dan efektif dalam pembentukan undang-undang.