Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya dalam peredaran produk pangan. Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk pangan sebagai informasi yang benar, jelas, dan jujur. Meskipun kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi tersebut juga terjadi pada UMKM Mama Khas Banjar yang memasarkan berbagai produk pangan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk pangan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji peran instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM Mama Khas Banjar terkait pelaksanaan kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa telah diatur secara jelas dan komprehensif, namun implementasinya pada tingkat UMKM masih belum optimal. Peran instansi pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM Mama Khas Banjar belum berjalan secara efektif, sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum tersebut masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan yang berkelanjutan guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menjamin keamanan produk pangan UMKM.

Kata Kunci: Konsumen, Tanggal Kedaluwarsa, Produk Pangan