ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai kelompok rentan. Dalam praktik peradilan pidana, penyandang disabilitas tunagrahita yang berposisi sebagai saksi maupun korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan prosedural. Keterbatasan intelektual yang dimiliki sering kali memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami peristiwa hukum serta menyampaikan keterangan secara konsisten, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan aparat penegak hukum dan berdampak pada tidak optimalnya proses penanganan perkara. Kondisi tersebut diperparah oleh belum memadainya pengaturan teknis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas intelektual. Akibatnya, dalam tahap penyidikan hingga persidangan kerap tidak tersedia akomodasi yang layak, seperti pendamping profesional atau metode pemeriksaan yang adaptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai saksi dan korban kekerasan seksual serta merumuskan model perlindungan hukum yang ideal dan inklusif dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui hak penyandang disabilitas, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih belum optimal dan memerlukan penguatan yang bersifat operasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Disabilitas Tunagrahita, Tindak Pidana Kekerasan Seksual