Pemilihan kepala desa sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang demokratis, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip checks and balances. Penelitian ini dilatarbelakangi kewenangan Bupati Banjar dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2022 tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan pelemahan otonomi desa. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori demokrasi, teori checks and balances, teori kewenangan, dan teori penyelesaian sengketa untuk menilai kesesuaian kewenangan bupati dengan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2022 masih menyimpang dari prinsip demokrasi dan checks and balances karena terjadinya pemusatan fungsi eksekutif dan quasi-adjudikatif pada bupati, minimnya independensi lembaga, serta keterbatasan partisipasi dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya desain mekanisme ideal berupa penguatan lembaga penyelesai sengketa yang lebih independen dan imparsial, baik melalui pembentukan lembaga ad hoc khusus sengketa pemilihan kepala desa maupun penguatan peran peradilan sebagai forum pengawasan yudisial atas keputusan bupati.?

Kata kunci: kewenangan bupati, sengketa pemilihan kepala desa, demokrasi lokal, checks and balances, kepastian hukum.