Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para

pihak dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan untuk mengetahui

bagaimana tanggung jawab terhadap penerima manfaat yang mengalami keracunan

akibat mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang

digunakan adalah preskriptif analitis. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan

permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi guna menemukan jawaban atas

permasalahan hukum yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, hubungan hukum para pihak

yang terdapat di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yaitu terdapat

hubungan hukum antara badan gizi nasional (BGN) dengan penyedia layanan satuan

pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan hubungan kerjasama bermitra

yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Terdapat juga hubungan hukum antara badan

gizi nasional (BGN) dengan penerima manfaat yaitu hubungan yang didasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang badan gizi nasional, dalam rangka

pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan juga hubungan hukum

antara penyedia layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dengan penerima

manfaat hanya sebagai penyedia makanan dan penerima layanan makan bergizi gratis.

Kedua, tanggung jawab terhadap penerima manfaat yang mengalami keracunan akibat

mengkonsumsi makanan bergizi gratis adalah BGN dan SPPG, sebagai penyedia

layanan wajib memberikan kompensasi ganti kerugian seperti biaya medis kepada

pihak yang mengalami keracunan, seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata

atas perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Manfaat, Keracunan MBG