ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan negara kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan anak yang bekerja di jalanan Kota Banjarmasin akibat keterpaksaan ekonomi keluarga. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki peraturan terkait perlindungan anak, anak terlantar, serta penanganan gelandangan dan pengemis, realitas menunjukkan bahwa anak yang bekerja di jalanan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum maupun bantuan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak yang berada dalam situasi rentan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap anak yang bekerja di jalanan serta aparatur Dinas Sosial, dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan di Kota Banjarmasin belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kekosongan pengaturan khusus di tingkat daerah, fragmentasi kewenangan antar instansi pemerintah, pendekatan kebijakan yang masih bersifat reaktif, serta paradigma yang memandang anak bekerja sebagai persoalan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan anak pekerja jalanan tidak diakui secara normatif sebagai subjek hukum penerima perlindungan dan bantuan sosial dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Pekerja Jalanan, Penelitian Hukum Empiris, Pemerintah Daerah