Eassy Budi Umara Zahara. Maret 2026. PENDEKATAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KKB DI PAPUA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat 94 halaman. Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.

ABSTRAK 

Meningkatnya kejahatan dan pemberontakan yang dilakukan oleh KKB sampai saat ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, jika tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil. Berdasarkan hal tersebut di atas, pokok permasalahannya ada dua, yaitu kebijakan hukum pidana (penal) dalam menangani ancaman KKB dan kebijakan non penal dalam menangani ancaman KKB terhadap masyarakat sipil. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analitik preskriptif dengan pendekatan normatif preskriptif. Pendekatan normatif preskriptif digunakan untuk mengkaji hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa kebijakan penanggulangan KKB dengan menggunakan sarana penal saat ini dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Kebijakan penanggulangan KKB dengan menggunakan hukum pidana melalui pendekatan represif, sebuah bentuk tindakan berupa pemberantasan dan penanganan setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan terhadap KKB melalui kebijakan non penal dapat tercapai dengan melakukan upaya pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya teror yang dilakukan oleh KKB. Konsep kebijakan penanggulangan terhadap KKB adalah menggabungkan kebijakan penal dan non penal, yang mana hal tersebut mengarahkan kepada penekanan dan pengurangan faktor-faktor yang memicu terjadinya pemberontakan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pemberontakan akan segera mereda dan masyarakat merasa tenang dan damai.