Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah khusunya di TPS HKSN Banjarmasin Utara. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui bagaimana implementasi yang ada telah dijalankan serta hambatan apa saja yang muncul dan menggabungkan teori Adaptive Governance sebagai lensa pelengkap untuk mengetahui bagaimana aktor beradaptasi, berkolaborasi dan merespon hambatan yang ada, sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan para informan diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Pengelola TPS HKSN, Kelurahan Alalak Utara, Anggota Satpol PP dan Warga Sekitar.Hasil penelitian ini menujukan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang ada di TPS HKSN Banjarmasin Utara belum sepenuhnya optimal, masih ditemukannya keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas, masih belum maksimalnya koordinasi dengan masyarakat serta masih kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, melalui pendekatan Adaptive Governance ditemukannya upaya adaptasi dilapangan, seperti penambahan ritase pengangkutan di lapangan dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam menanggani darurat sampah yang terjadi. Kesimpulannya, Impelmentasi Kebijakan masih perlu penguatan dibeberapa hal seperti penambahan anggaran, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah.