Anak putus sekolah masih menjadi permasalahan pendidikan yang

memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, termasuk di Kota

Banjarmasin. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi

ekonomi keluarga, rendahnya dukungan keluarga, lingkungan sosial peserta didik,

serta keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan

satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan upaya

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menekan angka anak putus sekolah serta

mengembalikan anak yang terlanjur putus sekolah ke satuan pendidikan. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data

diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta lima

satuan pendidikan dasar di lima kecamatan di Kota Banjarmasin, yang didukung

dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan

penanganan anak putus sekolah bersifat multidimensional, meliputi faktor ekonomi

keluarga, rendahnya motivasi belajar, keterbatasan anggaran, serta kendala

pendataan dan koordinasi antarlembaga. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian

bantuan pendidikan dan sosial, pendataan anak putus sekolah, penyediaan alternatif

jalur pendidikan formal dan nonformal, serta kerja sama lintas sektor. Meskipun

telah berjalan, upaya tersebut masih memerlukan penguatan koordinasi dan

keberlanjutan program.

Kata Kunci: Anak Putus Sekolah, Hak Pendidikan Dasar, Pemerintah Daerah,

Kota Banjarmasin.