ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hak Kreditur Konkuren dalam hukum kepailitan Indonesia dengan fokus pada tiga isu utama, yaitu: (1) hakikat pembagian kreditur dalam hukum kepailitan Indonesia; (2) apakah pengaturan pembagian harta pailit telah memberikankepastianhukumdankeadilanbagikredituryangbersengketa;serta

(3) bagaimana rekonstruksi pengaturan hak Kreditur Konkuren dalam sistem kepailitan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian kreditur dalam kepailitan Indonesiapadadasarnyabersifathierarkis,denganKrediturKonkurenberadapada posisi terakhir setelah kreditur separatis dan kreditur preferen. Meskipun pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum secara formal melalui struktur prioritas pembayaran yang jelas, dalam praktiknya pengaturan pembagian harta pailitbelumsepenuhnyamewujudkankeadilandistributif,khususnyabagiKreditur Konkuren. Perluasan preferensi tertentu, termasuk hak mendahulu negara atas pajak, berpotensi mengurangi bahkan meniadakan pemulihan bagi Kreditur Konkuren, sehingga prinsip pembagian seimbang dalam kepailitan cenderung bekerja secara residual.

PenelitianinimenawarkanrekonstruksipengaturanhakKrediturKonkurenmelalui penataan ulang struktur prioritas pembayaran secara proporsional, pembentukan mekanisme perlindungan minimum atas boedel pailit umum bagi Kreditur Konkuren,sertapenguatantransparansidanakuntabilitasdalamprosespemberesan harta pailit. Rekonstruksi tersebut tetap mempertahankan keberadaan hak kreditur separatis dan kepentingan negara, namun menempatkannya dalam kerangka kolektivitas kepailitan yang lebih seimbang, sehingga perlindungan hak Kreditur Konkuren tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik.