Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan administratif warganya melalui penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan pembuatan Kartu Antar Kerja (AK-1) melalui platform SIAPkerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada tiga dimensi kualitas pelayanan publik menurut Levine, yakni responsiveness, responsibility, dan accountability. Hasil penelitian menunjukkan ketiga dimensi tersebut telah terpenuhi dengan baik: aparatur tanggap mendampingi pemohon di setiap tahapan, prosedur administratif dijalankan sesuai standard operating procedure, serta informasi disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Meski demikian, sejumlah hambatan operasional masih ditemukan, meliputi gangguan jaringan internet, down-nya sistem SIAPkerja, ketidaklengkapan dokumen pemohon, rendahnya literasi digital, keterbatasan lahan parkir, dan minimnya petunjuk arah menuju kantor. Hambatan-hambatan tersebut bersifat teknis dan dapat diatasi melalui penguatan infrastruktur teknologi, intensifikasi sosialisasi prosedur, serta perbaikan fasilitas fisik pendukung layanan.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Kartu Antar Kerja, SIAPkerja, E-Government, Levine