Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah ilegal di Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca penutupan Tempat Pembuangan Akhir Basirih pada tahun 2025 yang memicu krisis persampahan di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif evaluatif dengan teori Lester dan Stewart. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan yang terdiri dari aparatur pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat, serta observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Creswell (2007).

Temuan utama penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pertama, kebijakan penutupan TPS ilegal berdampak positif pada lingkungan dan ekonomi, namun juga menimbulkan moral hazard serta ketergantungan masyarakat akibat tingginya responsivitas pemerintah. Kedua, keberhasilan kebijakan bersifat multidimensional: berhasil dalam jangka pendek (pembersihan fisik), tetapi belum berhasil dalam jangka panjang karena TPS ilegal masih berpotensi muncul kembali. Ketiga, terjadi kontestasi narasi di antara para pemangku kepentingan. Dinas Lingkungan Hidup menilai kebijakan "belum sepenuhnya berhasil", sementara kecamatan, kelurahan, dan masyarakat menilai "berhasil" dengan indikator yang berbeda-beda.

Faktor pendukung keberhasilan meliputi koordinasi lintas sektor yang intensif dan inovasi program seperti Surung Sintak serta penguatan TPS 3R. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Regional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan struktural melalui perbaikan infrastruktur dan penegakan hukum, serta pendekatan kultural melalui edukasi transformatif yang menjadi prioritas utama untuk mengubah perilaku masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, TPS Ilegal, Moral Hazard, Lester dan Stewart