ABSTRAK

Misda, 2210413120007, Strategi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Dibimbing oleh Budi Suryadi.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk Mengetahui Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dan; 2) Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan penghambat Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan kabupaten Balangan..

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan 9 informan terdiri dari 1 Kepala Desa, 3 perangkat desa, dan 5 masyarakat, dengan peneliti sebagai instrumen utama serta pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara induktif melalui 3 tahapan, yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan verifikasi, kemudian diperdalam dengan model interaktif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hingga mencapai titik jenuh sebagaimana dijelaskan Miles dan Huberman (1984).

Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1) 1. Pemerintah Desa Halubau melaksanakan pembangunan infrastruktur secara partisipatif melalui Musrenbang Desa dan dokumen perencanaan seperti RKPDes serta RAK, dengan pembagian tugas jelas antara sekretaris, bendahara, dan perangkat desa sehingga tata kelola berjalan tertib dan akuntabel. Masyarakat dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan sebagai tenaga kerja proyek, memberi dampak ekonomi langsung meski terbatas anggaran membuat realisasi dilakukan bertahap sesuai skala prioritas, dan hasilnya terlihat dari perbaikan akses jalan, fasilitas umum, serta peningkatan kesejahteraan warga, dan; 2) Faktor pendukung pembangunan infrastruktur di Desa Halubau meliputi perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Desa, dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah, serta pengawasan aktif BPD yang memastikan pelaksanaan berjalan transparan, terarah, dan sesuai kebutuhan warga, dan faktor penghambat adalah keterbatasan anggaran APBDes yang harus dibagi ke berbagai program sehingga sebagian proyek dikerjakan bertahap.

Saran yang diajukan yaitu peningkatan partisipasi masyarakat termasuk perempuan dalam Musrenbang Desa, penguatan estimasi anggaran secara rinci, transparansi informasi pembangunan, kerja sama pendanaan dengan pihak luar, serta evaluasi berkala agar pembangunan infrastruktur lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintahan Desa, Pembangunan Infrastruktur, Masyarakat